JAKARTA - Rencana polisi mengawasi semua pendakwah di bulan Ramadan terus menuai kecaman. Wakil ketua FPPP DPR Lukman Hakiem menilai polisi akan mengulang cara Orde Baru dalam mengatasi masalah.
“Polri memainkan bola panas melawan Islam. Melalui Kadiv Humas, Polri resmi mengumumkan akan mengawasi kegiatan dakwah Islam selama Ramadhan. Ini 100 persen pengulangan cara Orde Baru,” kata Lukman, Minggu (23/8).
Menurut Lukman, polisi telah salah memaknai terorisme dan mencari solusi atas masalah itu. Karena, bukan kerjasama dari masyarakat yang akan diperoleh untuk memerangi terorisme jika polisi memusuhi Islam.
“Polisi jelas-jelas telah mendefinisikan dan menganggap Islam sebagai teroris yang harus diawasi. Ini definisi dan anggapan sangat keliru serta kebijakan sesat dan tidak beralasan. Karena itu harus ditolak,” paparnya.
Politisi PPP ini menegaskan teroris adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara Islam adalah rahmat dan pelopor humanisme sejagad. “Kini dakwah Islam diawasi, tidak mustahil besok polisi akan mengawasi sektor kehidupan yang lain, termasuk kebebasan pers,” pungkas Lukman.
Anggota FPKS DPR Almuzammil Yusuf meminta Presiden SBY segera meluruskan statemen dari institusi Polri itu agar pemerintahannya tidak dinilai mengulang cara Orde Baru dalam mengatasi masalah. “Pak SBY saya kira harus berbicara meluruskan isu yang berkembang ini. Ini akan sangat merugikan citra pemerintahan SBY. Apalagi SBY dan Boediono sebagai capres-cawapres terpilih didukung partai-partai religius nasionalis seperti PKS, PAN, PKB, dan PPP,” pinta Almuzammil Yusuf, Minggu (23/8).
Menurut politisi PKS ini, mengatakan dakwah akan diawasi polisi karena ada segelintir kecil teroris dari aktivis dakwah, sama saja secara tersirat mengatakan dakwah dan masjid itu adalah tempat yang harus dijauhi karena berbahaya bagi keamanan bangsa. “Ini sangat tidak adil dan berlebihan, terlebih di bulan suci Ramadhan umat Islam sedang giat-giatnya ibadah ke masjid,” kata anggota FPKS ini.
Menurutnya, memang ada aktivis Islam yang terseret ke jalur teroris, hal itu sebagaimana juga aktivis agama lainnya yang ada di berbagai penjuru dunia. Namun aktivitas dakwah dan masjid yang terseret ke teroris lebih sedikit jika dibandingkan jumlah aktivis masjid yang baik. “Jelas jumlahnya tak laik dibandingkan. Karena produk utama dakwah dan masjid itu iman taqwa dan akhlak mulia,” paparnya.
Almuzammil mengaku khawatir terhadap dampak peringatan Polri dan komentar miring salah seorang Pangdam terhadap dakwah, jubah dan jenggot akan membuat umat muslim takut dengan dakwah dan masjid. “Jangan-jangan nanti pembinaan Polri dan TNI akan jauh dari masjid seperti masa Orba dulu. Yang dekat dengan dakwah dan masjid bisa kondite buruk, berarti karir mereka akan terancam,” paparnya.
Pengawasan dakwah oleh kepolisian demi mengantisipasi aksi terorisme adalah cara yang tidak tepat dan mubazir. Sebabnya, dakwah bukanlah cara yang bisa memengaruhi seseorang melakukan teror. “Teknik yang dipakai para teroris adalah brainwashing. Bukan dengan ceramah-ceramah umum. Karena itu, mengawasi dakwah adalah pilihan yang cenderung mubazir. Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Minggu (23/8).
Daripada mengawasi dakwah, kata Anas, polisi seharusnya melengkapi kerjanya dengan pendekatan sosiokultural. Bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, para ulama, dan para dai adalah pilihan yang bijak dan tepat. “Bahkan perlu pendekatan kepada tokoh dan komunitas yang cenderung dimanfaatkan para teroris sebagai semacam ‘habitat’,” ujar mantan Ketua HMI ini.
Dengan pendekatan sosiokultural tersebut, kata Anas, ruang gerak para teroris makin sempit. Sebab, orang-orang atau komunitas yang ‘membiarkan’ bergeser posisi pada barisan ‘antiterorisme’.
Anas juga menjelaskan, memerangi terorisme adalah agenda nasional, bahkan agenda global. “Tidak mungkin tuntas kalau hanya dibebankan kepada Polri. TNI dan masyarakat luas, termasuk ormas-ormas Islam perlu terlibat dengan porsinya masing-masing,” pungkasnya.
source: radar banten
